TINJAUAN YURIDIS PKPU NOMOR 11 TAHUN 2023 TERHADAP PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA DPD RI BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR: 12/PUU-XXI/2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pemenuhan syarat
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan
PKPU Nomor 11 Tahun 2023, serta menganalisis kesesuaian keputusan KPU
mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI Provinsi NTB dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hukum terkait pencalonan mantan
terpidana sebagai anggota DPD RI yang menimbulkan persoalan mengenai
kepastian hukum dalam penerapan persyaratan pencalonan oleh penyelenggraan
Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan studi kepustkaan yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Provinsi NTB telah melaksanakan
tahapan pemenuhan syarat pencalonan anggota DPD RI sesuai ketentuan PKPU
melalui proses verifikasi administrasi hingga penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT). Namun, dalam pelaksanaannya timbul sengketa proses Pemilu yang
berujung pada Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor:
001/PS.REG/52/VIII/2023 akibat adanya pihak yang merasa dirugikan oleh
keputusan KPU. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-XXI/2023 maka diharapkan dapat mempertegas persyaratan
pencalonanan anggota DPD RI sehingga verifikasi administrasi dilakukan secara
ketat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan integritas penyelenggaraan
Pemilu.
Kata Kunci : Putusan, PKPU, Anggota DPD RI.