PENETAPAN STATUS TANAH TERLANTAR MELALUI TINDAKAN ADMINISTRATIF TANPA PUTUSAN PENGADILAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan status tanah
terlantar melalui tindakan administratif tanpa putusan pengadilan serta kepastian
dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam proses tersebut.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penetapan tanah terlantar dilaksanakan sepenuhnya melalui
jalur administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, melalui tahapan inventarisasi
data, pemberian peringatan tertulis bertahap sebanyak tiga kali, hingga penetapan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang sekaligus
menghapus hak atas tanah dan menjadikan tanah tersebut sebagai tanah negara,
tanpa memerlukan putusan pengadilan. Kepastian dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif berupa
mekanisme peringatan bertahap dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang
baik (AAUPB), serta perlindungan hukum represif berupa hak untuk mengajukan
keberatan administratif, banding administratif, maupun gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara. Dengan demikian, meskipun penetapan dilakukan tanpa putusan
pengadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tetap
terjamin sepanjang prosedur dan persyaratan keabsahan keputusan administrasi
dilaksanakan dengan benar.
Kata Kunci : Tanah Terlantar, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.