STATUS HUKUM KEPEMILIKAN NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL DALAM EKOSISTEM SMART CONTRACT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA

Perkembangan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital berbasis
blockchain menimbulkan persoalan hukum akibat belum jelasnya kedudukan NFT
dalam sistem hukum kebendaan Indonesia serta belum adanya kepastian mengenai
kedudukan kepemilikan NFT dalam kaitannya dengan pengalihan hak cipta atas
karya digital yang diwakilinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status
hukum kepemilikan NFT sebagai aset digital dalam ekosistem smart contract
dalam perspektif hukum perdata serta implikasinya terhadap pengalihan hak cipta,
dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT dapat
dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 499, Pasal
503, dan Pasal 511 KUH Perdata karena memenuhi unsur sebagai objek hak milik,
memiliki nilai ekonomis, dan dapat dialihkan, serta smart contract yang mendasari
transaksi NFT berkedudukan sebagai kontrak elektronik yang sah sepanjang
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, kepemilikan NFT tidak
secara otomatis mengalihkan hak cipta, karena pengalihan hak cipta hanya sah
apabila memenuhi syarat tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga kepemilikan
token dan kepemilikan hak cipta merupakan dua hal yang terpisah. Berdasarkan
temuan tersebut, disarankan agar pemerintah menyusun regulasi khusus mengenai
NFT yang mengatur secara tegas status kepemilikan dan pengalihan hak, serta agar
pencipta dan pelaku usaha marketplace NFT mencantumkan klausul tertulis yang
jelas mengenai ruang lingkup hak yang diperoleh pembeli guna mencegah
kesalahpahaman dan potensi sengketa di kemudian hari.
Kata Kunci: Non-Fungible Token, Aset Digital, Smart Contract, Hak Cipta,
Hukum Kebendaan