PELAKSANAAN PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Tanjung Lombok Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam
pembuatan perjanjian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia,
mengetahui proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, serta mengidentifikasi
hambatan yang di hadapi notaris beserta upaya penyelesaiannya di kecamatan
Tanjung Lombok Utara. penelitian ini menggunakan metode hukum empiris
dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan notaris
dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriftip kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa proses pembuatan akta perjanjian perkawinan di
kantor notaris kecamatan tanjung telah dilaksankan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Proses tersebut meliputi
pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen, konsultasi dan penyuluhan
hukum, penyusunan draf akta, pembacaan dan penandatanganan akta, serta
pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan pada instansi yang berwenang.
Dalam pelaksanaannya notaris tidak berperaan sebagai pembuatan akta autentik,
tetapi juga memberikan kepastian hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi
rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, pengaruh budaya yang
menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap
pasangan, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta kurangnya pemahaman
mengenai pentingnya pendaftaran perjanjian perkawinan. Upaya penyelesaian
dilakukan melalui peningkatan penyuluhan hukum, koordinasi dengan KUA dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelayannan administrasi.
Kata kunci: Notaris, Perjanjian Perkawinan, Akta Autentik, Pendaftaran
Perjanjian Perkawinan, Kepastian Hukum.