PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Belanda)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pidana
kerja sosial yang berlaku di Indonesia dan Belanda sebagai perbandingan hukum dan
menganalisis pelaksanaan pengawasan pidana kerja sosial di Indonesia, khususnya
mengenai kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang berjalan. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandigan. Pidana
kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku
tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana
denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial di Indonesia dan
Belanda merupakan implementasi strategis dari paradigma keadilan restoratif yang
bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pemenjaraan. Temuan menunjukkan
bahwa meskipun Indonesia telah merumuskan pidana kerja sosial sebagai pidana
pokok dalam UU No. 1 Tahun 2023, implementasinya masih menghadapi tantangan
sistemik terkait ketiadaan peraturan pelaksana teknis yang komprehensif, keterbatasan
infrastruktur pengawasan, serta belum adanya lembaga pendamping khusus yang
mampu menjalankan asesmen perilaku secara klinis. Sebaliknya, Belanda telah
berhasil mencapai kematangan sistem melalui integrasi kelembagaan Reclassering,
pendekatan rehabilitatif yang terukur, serta pemanfaatan teknologi electronic
monitoring yang efektif dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, efektivitas
pidana kerja sosial di Indonesia sangat bergantung pada percepatan penyusunan
regulasi operasional, penguatan kapasitas Bapas sebagai ujung tombak pengawasan,
serta integrasi teknologi untuk menjamin akuntabilitas pemidanaan yang selaras
dengan tujuan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.
Kata Kunci: Belanda, Indonesia, Perbandingan, Pidana Kerja Sosial.