PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Maraknya kasus gagal bayar klaim asuransi mempertegas ketimpangan
posisi tawar (inequality of bargaining power) antara penanggung dan pemegang
polis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pemegang polis
melalui transformasi prinsip utmost good faith dan asas pacta sunt servdana
menjadi stdanar kepatuhan operasional, serta membedah mekanisme konvergensi
norma hukum perdata materiil dengan regulasi administratif Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Penelitian hukum normatif preskriptif ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi
kepustakaan (library research), untuk kemudian dianalisis secara kualitatif
menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
prinsip utmost good faith dan asas pacta sunt servdana telah bertransformasi
menjadi stdanar kepatuhan operasional yang imperatif di bawah pengawasan OJK.
Itikad baik diwujudkan sebagai kewajiban transparansi produk asuransi,
sedangkan daya ikat perjanjian dikunci melalui batas waktu penyelesaian klaim
maksimal 30 hari sesuai Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian. Konvergensi norma terwujud lewat sinkronisasi hak
kontraktual perdata tertanggung dengan pengawasan market conduct OJK serta
jalur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Sinergi antara hukum perdata
materiil dan sanksi administratif OJK ini berhasil melahirkan sistem perlindungan
hukum responsif yang menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Otoritas Jasa Keuangan,
Konvergensi Norma.