ANALISIS UNSUR TIPU MUSLIHAT DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UU TPKS

Pelecehan seksual sebagai kekerasan berbasis gender semakin marak di
Indonesia, dengan CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat 330.097 kasus
terhadap perempuan, naik 14,17% dari tahun sebelumnya, sering dimoduskan
melalui tipu muslihat berupa penyalahgunaan kedudukan atau janji palsu di
perguruan tinggi dan tempat kerja yang menimbulkan trauma psikologis
mendalam bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur unsur tipu muslihat pada Pasal 6
huruf c sebagai penyebab consent cacat, tetapi kekaburan definisi operasionalnya
memicu
disparitas putusan, sebagaimana tampak pada Putusan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.S
kt dan No. 724/Pid.B/2023/PN.Sda, sehingga menghambat kepastian hukum dan
perlindungan korban.
Kajian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus dengan bahan hukum primer (UU TPKS, KUHP), sekunder
(doktrin ahli, yurisprudensi), dan tersier (KBBI) yang dianalisis secara kualitatif
normatif untuk memetakan pengaturan dan penerapan unsur tipu muslihat dalam
tindak pidana pelecehan seksual. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 6 huruf c
merevolusi konsep consent dengan mengakui manipulasi relasi kuasa sebagai
pembatal persetujuan, namun kekaburan norma menyebabkan kesulitan
pembuktian kausalitas, ketidakkonsistenan kualifikasi perbuatan, serta kebutuhan
dukungan ahli psikologi dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman.
Abstrak ini menegaskan urgensi perumusan konseptual yang lebih tajam,
penerbitan SEMA, penguatan pembuktian berbasis bukti digital, serta edukasi
mengenai consent cacat di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan
efektivitas UU TPKS dalam melindungi korban dan mengurangi disparitas
putusan.
Kata kunci: tipu muslihat, pelecehan seksual,